kepailitan

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perkembangan perekonomian global membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum terutama hukum ekonomi. Erman Radjagukguk menyebutkan bahwa globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan Negara-negara berkembang mengenai investasi,perdagangan, jasa-jasa dan bidang perekonomian lainnya mendekati Negara-negara maju.
Dalam rangka menyesuaikan dengan perekonomian global, Indonesia melakukan revisi terhadap seluruh hukum ekonominya.Namun demikian tidak dapat disangkal bahwa perubahan terhadap hukum ekonomi Indonesia dilakukan juga karena tekanan dari badan-badan dunia seperti WTO, IMF dan World Bank. Bidang hukum yang mengalami revisi antara lain adalah hukum kepailitan. Hukum kepailitan sendiri merupakan warisan dari pemerintahan Kolonial Belanda yang notabenenya bercorak sistem hukum Eropa Kontinental. Di Indonesia saat ini dalam hukum ekonomi mendapat pengaruh yang cukup kuat dari sistem hukum Anglo Saxon.
Kepailitan dapat terjadi karena makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan dimana muncul berbagai macam permasalahan utang piutang yang timbul dalam masyarakat. Begitu juga dengan krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitas besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatan usahanya.
Mempelajari perkembangan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional khususnya yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Dari sisi ekonomi patut disimak data yang dikemukakan oleh Lembaga Konsultan (think tank) Econit Advisory Group, yang menyatakan bahwa tahun 1997 merupakan ‘Tahun Ketidak pastian” (A Year of Uncertainty). Sementara itu, Tahun 1998 merupakan “Tahun Koreksi” (A Year of Correction). Pada pertengahan tahun 1997 terjadi depresiasi secara drastis nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya US $ dari sekitar Rp. 2300,00 pada sekitar bulan Maret menjadi sekitar Rp. 5000,00 per US $ pada akhir tahun 1997. Bahkan pada pertengahan tahun 1998 nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp. 16.000,00 per US $. Kondisi perekonomian ini mengakibatkan keterpurukan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya positif sekitar 6 – 7 % telah terkontraksi menjadi minus 13 – 14 %. Tingkat inflasi meningkat dari di bawah 10 % menjadi sekitar 70 %. Banyak perusahaan yang kesulitan membayar kewajiban utangnya terhadap para kreditor dan lebih jauh lagi banyak perusahaan mengalami kebangkrutan (Pailit).
Bila diteliti lebih jauh tentang hukum kepailitan di Indonesia yang tidak mengatur tentang adanya kemungkinan untuk melakukan reorganisasi perusahaan, sesungguhnya lembaga reorganisasai perusahaan ini mirip dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Suspension of Payment, Surseance van Betaling (selanjutnya disingkat PKPU).
PKPU dalam UU NO. 4 Tahun 1998 diatur dalam Bab ke dua mulai Pasal 212 sampai dengan Pasal 279. PKPU dilakukan bukan berdasarkan pada keadaan dimana debitur tidak mampu membayar utangnya dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan terhadap harta kekayaan debitur (likuidasi harta pailit).
PKPU adalah wahana Juridis Ekonomis yang disediakan bagi debitur untuk menyelesaikan kesulitan finansialnya agar dapat melanjutkan kehidupannya. Sesungguhnya PKPU adalah suatu cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara pada likuidasi harta kekayaan debitur. Bagi perusahaan, PKPU bertujuan memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitur membuat laba. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PKPU bertujuan menjaga jangan sampai debitur, yang karena suatu keadaan semisal keadaan tidak likuid dan sulit mendapat kredit dinyatakan pailit, sedangkan kalau debitur tersebut diberi waktu dan kesempatan, besar harapan ia ia akan dapat membayar utangnya. Putusan pailit dalam keadaan tersebut di atas akan berakibat pengurangan nilai perusahaan dan ini akan merugikan para kreditur.

B. RUMUSAN MASALAH
Bertolak dari kerangka dasar berfikir sebagaimana diuraikan pada bagian latar belakang, maka permasalahan yang akan diangkat dalam makalah ini adalah sebagai berikut :
Konsep Kepailitan dan proses dijatuhkannya kepailitan.
C. TUJUAN PENULISAN
Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah :
1. Untuk memenuhi tugas makalah Aspek Hukum Dalam Ekonomi.
2. Mengetahui mengenai konsep kepailitan perusahaan.
3. Mengetahui mengenai proses dijatuhkannya pailit.
D. METODOLOGI PENULISAN
Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode/cara pengumpulan data atau informasi melalui :
Penelitian kepustakaan ( Library Research ) yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi literature, internet, dan sebagainya yang sesuai atau yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

BAB II
PEMBAHASAN
A. Dasar Hukum Kepailitan
Semula lembaga hukum kepailitan diatur undang-undang tentang Kepailitan dalam Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348. Karena perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi, serta modal yang dimiliki oleh para pengusaha umumnya berupa pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, undang-undang tersebut telah menimbulkan banyak kesulitan dalam penyelesaian utang-piutang. Penyelesaian utang-piutang juga bertambah rumit sejak terjadinya berbagai krisis keuangan yang merembet secara global dan memberikan pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional. Kondisi tidak menguntungkan ini telah menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya. Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348), sebab itu, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan tersebut juga ternyata belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga pada tahun 2004 pemerintah memperbaikinya lagi dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-undang Kepailitan dan PKPU). Dan juga adapun BW secara umum khususnya pasal 1131 sampai dengan 1134.
B. Pengertian dan Syarat Kepailitan
 Pengertian kepailitan
Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-undang Kepailitan dan PKPU), “kepailitan” diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Menurut kamus, pailit berarti “bangkrut” atau “jatuh miskin”. Dengan demikian maka kepailitan adalah keadaan atau kondisi dimana seseorang atau badan hukum tidak mampu lagi membayar kewajibannya (Dalam hal ini utangnya) kepada si piutang.
Tampak bahwa inti kepailitan adalah sita umum (beslaang ) atas kekayaan debitor. Maksud dari penyitaan agar semua kreditor mendapat pembayaran yang seimbang dari hasil pengelolaan asset yang disita. Dimana asset yang disita dikelola atau yang disebut pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh curator.
Dalam hal terjadi kepailitan, yaitu Debitur tidak dapat membayar utangnya, maka jika Debitur tersebut hanya memiliki satu orang Kreditur dan Debitur tidak mau membayar utangnya secara sukarela, maka Kreditur dapat menggugat Debitur ke Pengadilan Negeri dan seluruh harta Debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada Kreditur. Namun, dalam hal Debitur memiliki lebih dari satu Kreditur dan harta kekayaan Debitur tidak cukup untuk melunasi semua utang kepada para Kreditur, maka akan timbul persoalan dimana para Kreditur akan berlomba-lomba dengan segala macam cara untuk mendapatkan pelunasan piutangnya terlebih dahulu. Kreditur yang belakangan datang kemungkinan sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta Debitur sudah habis. Kondisi ini tentu sangat tidak adil dan merugikan Kreditur yang tidak menerima pelunasan. Karena alasan itulah, muncul lembaga kepailitan dalam hukum. Lembaga hukum kepailitan muncul untuk mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para Kreditur dengan berpedoman pada KUHPer, terutama pasal 1131 dan 1132, maupun Undang-undang Kepailitan dan PKPU.
Pasal 1131 KUHPer:
“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu.”
Pasal 1132 KUHPer:
“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”
Dari dua pasal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pada prinsipnya pada setiap individu memiliki harta kekayaan yang pada sisi positif di sebut kebendaan dan pada sisi negatif disebut perikatan. Kebendaan yang dimiliki individu tersebut akan digunakan untuk memenuhi setiap perikatannya yang merupakan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan.
 Syarat Kepailitan
Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) UUK : “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak mambayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”
Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU di atas, supaya pasal 1131 dan 1132 KUHP berlaku sebagai jaminan pelunasan utang Kreditur, maka pernyataan pailit tersebut harus dilakukan dengan putusan Pengadilan yang terlebih dahulu dimohonkan kepada Pengadilan Niaga. Menurut Gunawan Widjaja, maksud dari permohonan dan putusan pailit tersebut kepada Pengadilan adalah untuk memenuhi asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar Debitur. Asas tersebut dimaksudkan untuk memberitahukan kepada khalayak umum bahwa Debitur dalam keadaan tidak mampu membayar, dan hal tersebut memberi kesempatan kepada Kreditur lain yang berkepentingan untuk melakukan tindakan. Dengan demikian, dari pasal tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa dikabulkannya suatu pernyataan pailit jika dapat terpenuhinya persyaratan kepailitan sebagai berikut:
 Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih Kreditur.
Untuk melaksanakan Pasal 1132 KUHPer yang merupakan jaminan pemenuhan pelunasan utang kepada para Kreditur, maka pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU mensyaratkan adanya dua atau lebih Kreditur. Syarat ini ditujukan agar harta kekayaan Debitur Pailit dapat diajukan sebagai jaminan pelunasan piutang semua Kreditur, sehingga semua Kreditur memperoleh pelunasannya secara adil. Adil berarti harta kekayaan tersebut harus dibagi secara Pari passu dan Prorata. Pari Passu berarti harta kekayaan Debitur dibagikan secara bersama-sama diantara para Kreditur, sedangkan Prorata berarti pembagian tersebut besarnya sesuai dengan imbangan piutang masing-masing Kreditur terhadap utang Debitur secara keseluruhan.
Dengan dinyatakannya pailit seorang Debitur, sesuai pasal 22 jo. Pasal 19 Undang-undang Kepailitan dan PKPU, Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan ke dalam kepailitan. Terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan, Pengadilan melakukan penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan Debitur Pailit, yang selanjutnya akan dilakukan pengurusan oleh Kurator yang diawasi Hakim Pengawas. Dan bila dikaitkan dengan pasal 1381 KUHPer tentang hapusnya perikatan, maka hubungan hukum utang-piutang antara Debitur dan Kreditur itu hapus dengan dilakukannya “pembayaran” utang melalui lembaga kepailitan.
 Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Gugatan pailit dapat diajukan apabila Debitur tidak melunasi utangnya kepada minimal satu orang Kreditur yang telah jatuh tempo, yaitu pada waktu yang telah ditentukan sesuai dalam perikatannya. Dalam perjanjian, umumnya disebutkan perihal kapan suatu kewajiban itu harus dilaksanakan. Namun dalam hal tidak disebutkannya suatu waktu pelaksanaan kewajiban, maka hal tersebut bukan berarti tidak dapat ditentukannya suatu waktu tertentu. Pasal 1238 KUHPer mengatur sebagai berikut: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
Adapun criteria yang harus dipenuhi, yakni debitur mempunyai atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Rumusan utang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 6 UUK menyebutkan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau UU dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.
Adapun syarat yang lain dalam kepailitan yaitu :
a. Pailit berarti pemogokan pembayar atau kemacetan pembayaran.
b. Debitur dalam keadaan berhenti membayar, dengan putusan hakim dia dinyatakan pailit.
c. Putusan pailit akan diucapkan hakim, bila secara sumir terbukti adanya peristiwa atau keadaan yang menunjukan adanya keadaan berhenti membayar dari debitur.
C. Tujuan hukum kepailitan
1. Agar debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh hutangnya, maka seluruh harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan kepada semua krediturnya menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan;
2. untuk menghindarkan kreditur pada waktu bersamaan meminta pembayaran kembali piutangnya dari si debitur;
3. Menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa yang menuntut hak-haknya dengan cara menjual sendiri barang milik debitur, tanpa memperhatikan kepentingan kreditur lainnya;
4. Menghindarkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh si debitur sendiri, misalnya debitur melarikan atau menghilangkan semua harta kekayaannya dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur, debitur menyembunyikan harta kekayaannya, sehingga para kreditur tidak akan mendapatkan apa-apa.
5. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaannya mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi.
D. Fungsi Undang-Undang Kepailitan
1. Mengatur tingkat Prioritas dan urutan masing-masing piutang para kreditor.
2. Mengatur tata cara agar seorang debitur dapat dinyatakan pailit.
3. Mengatur tata cara menentukan kebenaran mengenai adanya suatu piutan kreditur.
4. Mengatur mengenai sahnya piutang atau tagihan.
5. Mengatur mengenai jumlah yang pasti dari piutang.
6. Mengatur bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitur untuk pelunasan piutang masing-masing kreditur berdasarkan urutan tingkat prioritasnya.
7. Untuk eksekusi sita umum oleh pengadilan terhadap harta debitur sebelum pembagian hasil penjualan.
8. Mengatur upaya perdamaian yang ditempuh oleh debitur dengan keditur sebelum pernyataan pailit dan sesudah pernyatan pailit.

E. Pihak yang Dapat Mengajukan Kepailitan
Selain oleh Kreditur dan Debitur sendiri, suatu permohonan pailit dapat diajukan oleh pihak-pihak lain seperti yang disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Mereka adalah :
Kejaksaan untuk kepentingan umum.
Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.
Bank Indonesia dalam hal Debitur adalah bank
Pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia. Pengajuan tersebut semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.
Badan Pengawas Pasar Modal (BPPM) dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Permohonan pailit juga dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BPPM) karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.
Menteri Keuangan dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.
F. Pihak yang Dapat Dijatuhkan Pailit
1. Orang perorangan : pria dan wanita; menikah atau belum menikah. Jika pemohon adalah debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya, kecuali tidak ada percampuran harta.
2. Perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Jika pemohon berbentuk Firma harus memuat nama dan tempat kediaman masimh-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang Firma.
3. Perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan yang berbadan hukum.
4. Harta warisan.
G. Akibat Kepailitan
1. Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Kecuali tempat tidur,pakaian, alat-alat pertukangan, buku-buku yang diperlukan dalam pekerjaan,makanan dan minuman untuk satu bulan, alimentasi atau uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.
2. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan ( sejak pukul 00.00 waktu setempat ).
3. Kepailitan hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit.
4. Harta pailit diurus dan dikuasai curator untuk kepentingan semua kreditur dan debitur. Hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
5. tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap curator.
6. Segala perbuatan debitur yang dilakukan sebelum dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut secara sadar dilakukan debitur untuk merugikan kreditur maka dapat dibatalkan oleh curator atau kreditur atau gugatan yang diajukan curator demi menyelamatkan keutuhan harta pailit demi kepentingan kreditur (Aktiopauliana ).
7. Hibah dapat dibatalkan sepanjang merugikan harta kepailitan ( boedel pailit ). Missal penghibahan 40 hari menjelang kepailitan dianggap dibuat untuk merugikan para kreditur.
Perikatan selama kepailitan yang dilakukan debitur apabila perikatan tersebut menguntungkan bisa diteruskan. Namun apabila perikatan tersebut dapat merugikan, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh debitur secara pribadi atau perikatan tersebut dapat dimintakan pembatalan.
Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam satu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.
H. Cara Penundaan Kepailitan
Cara penundaan kepailitan ini dapat ditempuh dengan mekanisme pengajuan perdamaian. Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditur atau melakukan PKPU.
1. Jika pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan berakhir.
2. Kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian.
3. Jika tidak ditentukan lain, Kurator wajib mengembalikan kepada Debitur semua benda, uang, buku dan dokumen yang termasuk harta pailit dengan tanda terima yang sah.
I. Prosedur Permohonan Pailit
Bagaimana prosedur permohonan pailit? Hal ini diatur dalam pasal 6 UUK,yaitu sebagai berikut :
1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan.
2. Penitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
3. Penitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3),(4) dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan,pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyatan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
7. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
J. Upaya Hukum
Jika para pihak tidak puas terhadap keputusan pengadilan niaga, dapat mengadakan upaya hukum, yakni kasasi. Dijabarkan dalam Pasal 11 UUK, yang mengemukakan :
1. Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke MA.
2. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang domohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit.
3. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dapat diajukan oleh debitor dan kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.
4. Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
K. Putusan Pailit
Jika pengadilan menerima permohonan pailit,diangkat curator untuk melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit. Curator dapat ditunjuk oleh :
a. Debitor atau kreditor
b. Pengadilan
Curator adalah pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit. Dalam melakukan tugasnya, kurator:
1. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
2. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata – mata dalam meningkatkan nilai harta pailit. Bila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga curator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas.
Curator yang dimaksud di atas terdiri dari 2 macam, yaitu :
1. Balai Harta Peninggalan (BHP)
2. Curator lainnya yaitu perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada departemen Kehakiman.
Dalam melaksanakan tugasnya, curator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.
L. Berakhirnya Kepailitan
Pembatalan oleh MA setelah adanya upaya hukum.
1. Pencabutan kepailitan atas usul curator karena kekayaan debitur sangat tidak mencukupi untuk membayar utang.
2. Pemberesan.
3. Perdamaian.

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Krisis moneter membuat hutang menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyak sekali Debitor tidak mampu membayar utang-utangnya. Di samping itu, kredit macet di perbankan dalam negeri juga makin membubung tinggi secara luar biasa (sebelum krisis moneter perbankan Indonesia memang juga telah menghadapi masalah kredit bermasalah yaitu sebagai akibat terpuruknya sektor riil karena krisis moneter.
Dirasakan bahwa peraturan kepailitan yang ada, sangat tidak dapat diandalkan. Banyak Debitor yang dihubungi oleh para Kreditornya karena berusaha mengelak untuk tanggung jawab atas penyelesaian utang-utangnya. Sedangkan restrukturisasi utang hanyalah mungkin ditempuh apabila Debitor bertemu dan duduk berunding dengan para Kreditornya atau sebaliknya.
Di samping adanya kesediaan untuk berunding itu, bisnis Debitor harus masih memiliki prospek yang baik untuk mendatangkan revenue, sebagai sumber pelunasan utang yang direstrukturisasi itu. Dengan demikian diharapkan adanya feedback antara kreditor dan debitor dengan baik. Sehingga dirasakan dapat menguntungkan kedua belah pihak.
B. Saran
Seyogyanya Majelis Hakim pengadilan niaga dalam memeriksa perkara kepailitan harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku seperti memperhatikan subyek yang menjadi persengketaan.

DAFTAR PUSTAKA
Radjagukguk, Erman., Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi, Jurnal Hukum Vol.II No.6
Sembiring Sentosa,Hukum Dagang, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Fred B.G.Tumbuan, Pokok-pokok Penyempurnaan Aturan Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Undang-Undang Kepailitan,Jakarta,3-14 Agustus 1998.

pengukuran resiko

BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar belakang  masalah
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata “Resiko” dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Resiko  merupakan bagian dari kehidupan kerja individual maupun organisasi.  Berbagai macam resiko, seperti resiko kebakaran, tertabrak kendaraan lain di jalan, resiko terkena banjir di musim hujan dan sebagainya, dapat menyebabkan kita menanggung kerugian jika resiko-resiko tersebut tidak kita antisipasi dari awal. Resiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sebagaimana kita pahami dan sepakati bersama bahwa tujuan perusahaan adalah membangun dan memperluas keuntungan kompetitif organisasi.
Resiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi.  Sesuatu yang tidak pasti (uncertain) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen resiko menjadi trend utama baik dalam perbincangan, praktik, maupun pelatihan kerja.  Hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya manajemen resiko dalam bisnis pada masa kini.
Setelah kita mengidentifikasi resiko maka tindakan selanjutnya adalah mengukur resiko.dengan mengukur resiko kita bisa mengetahui seberapa besar resiko itu. Hal ini penting, karena sebelum kita menentukan sikap untuk mengendalikan resiko terlebih dahulu kita mengetahui kadar resiko tersebut, hal  inilah yang mendorong penulis untuk  mengangkat bagaimana cara mengukur resiko dengan mudah.
B.    Rumusan masalah
Dari latar belakang diatas maka penulis mengangkat permasalahan dibawah ini:
1.    Pentingnya  pengukuran resiko?
2.    Bagaimana cara pengukuran resiko?
3.    Apa manfaat pengukuran resiko?
C.    Tujuan penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini:
1.    Untuk mengetahui apa itu pengukuran resiko.
2.    Untuk mengetahui bagaimana cara mengukur resiko.
3.    Apa manfaat resiko.

BAB II
PEMBAHASAN
A.    Urgensi  pengukuran resiko
Pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui besar/kecilnya resiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya resiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari resiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritisasi resiko, resiko yang mana yang paling relevan.
Pengukuran resiko merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian resiko. Hal ini dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya resiko, untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan  kombinasi peralatan manajemen resiko yang cocok untuk menanganinya.
Dimensi yang harus diukur:
1.    Frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi.,
2.    Keparahan dari kerugian itu.
Dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi tersebut paling tidak diketahui:
1.    Nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran.
2.     Variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke periode anggaran yang lain naik-turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu.
3.    Dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian tersebut, terutama kerugian yang ditanggung sendiri (diretensi), jadi tidak hanya nilai rupiahnya saja.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan dimensi pengukuran tersebut, antara lain:
1.    Orang umumnya memandang bahwa dimensi kegawatan dari suatu kerugian potensial lebih penting dari pada frekuensinya.
2.    Dalam menentukan kegawatan dari suatu kerugian potensial seorang Manajer Risiko harus secara cermat memperhitungkan semua tipe kerugian yang dapat terjadi, terutama dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap situasi finansial perusahaan.
3.    Dalam pengukuran kerugian Manajer Risiko juga harus memperhatikan orang, harta kekayaan atau exposures yang lain, yang tidak terkena peril.
4.    Kadang-kadang akibat akhir dari peril terhadap kondisi finansial perusahaan lebih parah dari pada yang diperhitungkan, antara lain akibat tidak diketahuinya atau tidak diperhitungkannya kerugian-kerugian tidak langsung.
5.    Dalam mengestimasi kegawatan dari suatu kerugian penting pula diperhatikan jangka waktu dari suatu kerugian, di samping nilai rupiahnya.
B.    Tekhnik pengukuran resiko
1.    Pengukuran resiko dengan distribusi probabilitas
Digunakan sebagai gambaran kualitatif dari peluang atau frekuensi. Kemungkinan dari kejadian atau hasil yang spesifik, diukur dengan rasio dari kejadian atau hasil yang spesifik terhadap jumlah kemungkinan kejadian atau hasil. Probabilitas dilambangkan dengan angka dari 0 dan 1, dengan 0 menandakan kejadian atau hasil yang tidak mungkin dan 1 menandakan kejadian atau hasil yang pasti.
Konsep probabilitas
Dalam menjelaskan konsep mengenai konsep probabilitas kita awali dengan konsep mengenai “sample space”(lingkup kejadian) dan event suatu kejadian atau peristiwa. Bayangkanlah sutu set, S dari kemunkinan kejadian atau hasil dari kejadian tertentu. Set, S tersebut munkin saja berupa daftar dari jumlah tabrakan kendaraan disuatu wilayah tertentu, tahun tertentu. Set seperti inilah yang kita sebut dengan sample space. Untuk mengetahui besar kemunkinan terjadinya suatu perisiwa, maka kita bisa menggunakan rumus :
W(E)
P(E) =               dimana S = peristiwa yang diamati.                 W(S)              E = Sub set
W(S) = Jumlah keseluruhan bobot S
W(E) = Jumlah keseluruhan bobot dalam subset E.

2.    Notional Risiko diukur berdasarkan nilai eksposur Contohnya, pengukuran risiko kredit dengan metode notional. Jika perusahaan meminjamkan uang kepada pihak lain senilai Rp 2 milyar, maka besarnya risiko kredit berdasarkan pendekatan notional adalah Rp 2 milyar.
3.    Sensitivitas Risiko diukur berdasarkan seberapa sensitif suatu eksposur terhadap perubahan faktor penentu. Contoh paling populer adalah risiko aset keuangan atau sekuritas, yang diukur berdasarkan sensitivitas tingkat pengembalian (return) aset yang bersangkutan terhadap perubahan tingkat pengembalian pasar. Ukuran ini dikenal sebagai Beta Pasar. Contoh lain adalah degree of operating leverage (DOL), yang mengukur sensitivitas laba operasi terhadap perubahan penjualan. DOL digunakan sebagai ukuran risiko bisnis.
4.    Volatilitas Risiko diukur berdasarkan seberapa besar nilai eksposur berfluktuasi. Ukuran yang umum adalah standar deviasi. Semakin besar standar deviasi suatu eksposur, semakin berfluktuasi nilai eksposur tersebut, yang berarti semakin beresiko eksposur atau aset tersebut.
5.    pendekatan VaR ( value at risk ), risiko diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa terjadi pada suatu aset atau investasi selama periode tertentu, dengan tingkat keyakinan ( level of confidence ) tertentu. Untuk mengukur risiko dengan pendekatan VaR, diperlukan data standar deviasi dan skor Z dari tabel distribusi normal. Contoh: diketahui standar deviasi dari suatu aset bernilai Rp 1 juta adalah 2,4%. Pada tingkat keyakinan 95%, skor Z-nya adalah 1,645. Maka besarnya risiko (dalam nilai Z) adalah 0,024 x 1,645 = 0,040. Jika nilai Z tersebut dikembalikan ke nilai awalnya menjadi 0,040 x Rp 1 juta = Rp 40 ribu.
6.    Matriks frekuensi dan signifikansi risiko
Teknik pengukuran yang cukup sederhana ( tidak terlalu melibatkan kuantifikasi yang rumit ) adalah mengelompokkan risiko berdasarkan dua dimensi yaitu frekuensi dan signifikansi. Terdapat 2 hal dalam proses tersebut yaitu :
1.    Mengembangkan standar risiko
2.    Menerapkan standar tersebut untuk risiko yang telah diidentifikasi.
7.    Analisis skenario
Kemampuan manajer/perusahaan untuk memprediksi apa yang akan terjadi, dan berapa besarnya kerugian yang diperoleh.
Example: Teknik pengukuran berbeda tingkat kecanggihannya (tingkat kuantifikasi ), dalam artian   beda tipe resiko beda juga tekhnik yang digunakan.
Berikut contoh tehnik untuk beberapa resiko.
Tipe risiko    Definisi    Teknik pengukuran
Risiko pasar    Harga pasar bergerak kea rah yang tidak menguntungkan ( merugikan )    Value at Risk  ( VAR )
Risiko kredit    Counterparty tidak bisa membayar kewajibannya  gagal bayar ) ke perusahaan    Credit rating, creditmetrics
Risiko perubahan tingkat bunga    Tingkat bunga berubah yang mengakibatkan kerugian pada portopolio perusahaan    Metode pengukuran jangka waktu, durasi
Risiko operasional    Kerugian yang terjadi melalui operasi perusahaan ( misal system yang gagal, serangan teroris )    Matriks frekuensi dan signifikansi kerugian, VAR Operasional
Risiko kematian    Manusia mengalami kematian dini ( lebih cepat dari usia kematian wajar )    Probabilitas kematian dengan table mortalitas
Risiko kesehatan    Manusia terkena penyakit tertentu    Probabilitas terkena penyakit dengan menggunakan table morbiditas
Risiko teknologi    Perubahan teknologi mempunyai konsekuensi negative terhadap perusahaan    Analisis skenario

C.    Manfaat pengukuran resiko
Adapun manfaat pengukuran resiko yaitu:
1.    Untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi.
2.    Untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh Manajer Risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima/paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko.

BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan
a.    Pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui besar/kecilnya resiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya resiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari resiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritisasi resiko, resiko yang mana yang paling relevan.
b.    Tekhnik pengukuran resiko:
1.    Pengukuran probabilitas.,
2.    Notional resiko.,
3.    Sensitivitas resiko.,
4.    Vilatilitas resiko.,
5.    Pendekatan VAR.,
6.    Matriks frekuensi dan signifikansi resiko.,
7.    Analisis skenario.
c.    Adapun manfaat pengukuran resiko yaitu:
a.    Untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi.
b.    Untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh Manajer Risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima/paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko.
B.    Saran
Kepada pembaca :
1.    Mudah-mudahan dengan adanya makalah ini, semoga bermanfaat.
2.    Kami akui bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kami harap kritikan yang sifatnya membangun.
3.    Terkhusus antum yang ENTERPRENEUR pintar-pintarlah mengatur resiko, sekecil apapun  itu, karena ini menyangkut kesuksesan usaha antum.

DAFTAR PUSTAKA
Drs D.Herman, Manajemen resiko,cet.12; Jakarta: Bumi Aksara. 2010

http://gaharuchromeblogspot.wordpress.com/2010/07/19/makalah-manajemen-resiko/

pemasaran langsung dan online

BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar belakang masalah
Pemasaran produk merupakan salah satu kunci untuk memaksimunkan tujuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Tanpa adanya pemasaran maka usaha/bisnis yang kita jalankan tidak akan berkembang pesat.
Pemasaran setiap perusahaan pun berbeda-beda. Ada yang memakai sistem tradisonal yang mana yang dilakukan adalah promosi dari mulut ke mulut, dalam artian bahwa pemasarannya tidak efisien dan strategik.
Melihat perkembangan teknologi, yang semakin hari semakin maju, tampaknya memberikan warna tersendiri bagi kalangan pebisnis. Masyarakat indonesia yang mayoritas menggunakan internet bukan sekedar jaringan komunikasi saja akan tetapi banyak yang menggunakan intetnet untuk lahan bisnis. Jika biasanya dalam memasarkan produk menggunakan iklan baris, promosi dari mulut kemulut, pameran, dirasa sudah cukup, ternyata menggunakan teknologi juga bisa membantu kita dalam memasarkan produk. Pemasaran dikenal dua tipe yakni pemasaran langsung dan pemasaran online.
Menjalankan bisnis dengan menggunakan trik pemasaran langsung dan online tanpaknya bisa membantu pencapaian target pemasaran. Hal inilah yang membuat penulis merasa perlu penelitian mengenai pemasaran itu sendiri. Supaya bisa memberikan sumbangsi kepada pebisnis pada umumnya dan diri sendiri pada khususnya.
B.    Permasalahan
Dari latar belakang diatas, maka penulis mengangkat permasalahan agar pembahsasannya tidak keliru. Adapun rumusan masalahnya adalah:
1.    Apa itu pemasaran langsung?
2.    bagaimana bentuk pemasaran langsung?
3.    Apa manfaat pemasaran langsung?
4.    Apa pengertian pemasaran online?
5.    Bentuk pemasaran online?
6.    Bagaiman cara melakukan pemasaran online?
C.    Tujuan penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
1.    Untuk mengetahui apa itu pemasaran langsung.
2.    Untuk mengetahui apa itu pemasaran online.
3.    Menambah wawasan kepada pembaca
4.    Dsb.
D.    Manfaat penulisan
Untuk manfaat dari makalah ini, sebenarnya apapun yang anda bisa petik dari makalah ini dan mampu mengaplikasikan, maka itulah manfaat dari penulisan makalah ini.
BAB II
PEMBAHASAN
A.    Pemasaran Langsung
1.    Pengertian pemasaran langsung.
Pemasaran langsung merupakan komunikasi langsung dengan pelanggan individu yang dibidik secara seksama baik untuk memperoleh tanggapan segera maupun membina hubungan pelanggan yang berlangsung lama. Di dalam pemasaran langsung biasanya menggunakan saluran – saluran langsung ke konsumen (Consumer direct) untuk menjangkau dan menyerahkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Saluran -saluran ini mencakup surat langsung, catalog, telemarketing, tv interaktif, situs internet, dan lain-lain. Pemasaran langsung merupakan salah satu cara yang tumbuh paling pesat untuk melayani pelanggan. Saat ini terdapat banyak pemasar langsung menggunakan pemasaran langsung untuk membina hubungan jangka pendek dengan pelanggan.. mereka mengirim kartu ulang tahun, bahan – bahan informasi, atau bingkisan kecil bagi pelanggan tertentu. Para pemasar melakukan pemasaran langsung untuk meningkatkan produktivitas satuan penjualan. Selain itu perusahaan juga berupaya untuk menggantikan unit – unit penjualan berbasis pos dan telepon untuk mengurangi biaya penjualan lapangan.
2.    Bentuk-Bentuk Pemasaran Langsung
Didalam pemasaran langsung dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu seperti :
    Pemasaran tatap muka.,
    Pemasaran jarak jauh,
    Pemasaran melalui surat langsung (faks, e-mail, voice mail),
    Pemasaran melalui catalog (merupakan pemasaran langsung melalui catalog cetak, video, elektronik yang dikirim kepada pelanggan pilihan (disediakan di took dan dipresentasikan secara online)),
    Pemasaran melalui televise yang menghasilkan tanggapan langsung.
3.    Saluran-Saluran dalam Pemasaran Langsung.
Di dalam pemasaran langsung terdapat saluran-saluran yang digunakan untuk menjangkau dan menyerahkan barang dan jasa yang dijual oleh pemasar kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Saluran-saluran ini mencakup :
a.    Surat Langsung.
Pemasaran surat langsung adalah pengiriman tawaran, pemberitahuan, alat pengingat, atau sesuatu yang lain kepada seseorang. Dengan menggunakan daftar alamat surat yang sangatselektif, pemasar langsung mengirimkan jutaan paket pos setiap tahun, surat, selebaran, brosur dan wiraniaga terbang lainnya. Beberapa pemasar langsung mengirimkan kaset audio, kaset video, cd, dan bahkan disket computer kepada calon dan pelanggan.
Surat langsung merupakan satu medium yang popular karena surat langsung memungkinkan selektivitas pasar sasaran, dapat dipersonalisasikan, luwes dan memungkinkan pengujian dini dan pengukuran tanggapan.
b.    Pemasaran Katalog,
Dalam pemasaran catalog, perusahaan-perusahaan mungkin akan mengirimkan catalog dagangan lini lengkap, catalog konsumen untuk barang khusus, dan catalog bisnis, biasanya dalam bentuk cetakan tetapi juga kadang-kadang CD, video, atau secara online. Keberhasilan bisnis catalog bergantung pada kemampuan perusahaan tersebut mengelola daftar piutang macet, mengendalikan persediaan dengan hati-hati, menawarkan barang dagangan yang bermutu, dan memproyeksikan citra yang jelas.
c.    Telemarketing
Telemarketing adalah penggunaan telepon dan pusat layanan telepon(call center) untuk menarik calon pelanggan, menjual kepada pelanggan yang sudah ada, dan menyediakan layanan dengan menerima pesanan dan menjawab pertanyaan. Telemarketing membantu perusahaan – perusahaan menaikan pendapatan, mengurangi biaya penjualan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Terdapat empat jenis telemarketing, seperti :
1.    Tele-penjualan (telesales),
2.    Tele-jangkauan (telecoverage),
3.    Teleprospekting (teleprospecting),
4.    Layanan pelanggan dan dukungan teknis.
4.    Manfaat Pemasaran Langsung.
Pemasaran langsung memberikan manfaat bagi pelanggan dalam banyak hal seperti :
    Rasa senang, nyaman, dan bebas dari pertengkaran
    Menghemat waktu,
    Pemilihan barang dagangan yang lebih banyak,
     Dapat melakukan perbandingan dengan melihat-lihat catalog surat dan layanan belanja online.
    Dapat memesan barang dengan mudah
    Interaktif dan segera.
Pemasaran langsung juga memberikan manfaan untuk penjual seperti:
a.    Menekan biaya dan meningkatkan kecepatan dan efisiensi,
b.    Dapat ditentukan waktunya agar menjangkau calon pelanggan pada          saat yang paling tepat.
c.    Medium global,
d.    Fleksibel,
e.     Pemasar langsung dapat membeli daftar alamat surat yang memuat nama-nama hampir semua kelompok (orang kidal, orang yang kegemukan, serta jutawan),
f.    Dapat membina hubungan yang berkesinambungan dengan pelanggan,
g.    Dapat menggunakan sejumlah saluran untuk menjangkau calon pelanggan.
5.    Masalah Umum dan Masalah Etika Dalam Pemasaran Langsung
Dalam pemasaran langsung biasanya pemasaran langsung dan pelanggannya menikmati hubungan yang saling menguntungkan. Namun kadang-kadang terjadi beberapa masalah (sisi gelap), seperti :
    GANGGUAN Banyak orang tidak senang dengan peningkatan jumlah permintaan pemasaran langsung yang agresif. Yang paling mengganggu adalah telepon pada saat waktu yang tidak tepat. Contohnya seperti pada saat makan malam, atau dengan telepon yang terkomputerisasi yang ditempatkan pada pesawat rekaman pesan otomatis.
    KETIDAKADILAN Beberapa pemasaran langsung memanfaatkan pembeli yang ceroboh atau kurang canggih. Acara-acara belanja di tv dan infomersial mungkin merupakan biang keladi yang paling jahat dengan pembawa acara yang lancar berbicara dan klaim potongan harga yang drastis.
    PENIPUAN DAN KECURANGAN Beberapa pemasar langsung merancang surat dan menulis naskah yang dimaksudkan untuk menyesatkan pembeli. Mereka mungkin melebih-lebihkan ukuran produk, pengakuan kinerja, atau harga ecerannya.
    PELANGGARAN KERAHASIAAN PRIBADI Tampaknya setiap kali konsumen memesan produk melalui surat atau telepon, mengikuti undian, melakukan permohonan kartu kredit, mungkin nama, alamat dan prilaku pembelian mereka dimasukan kedalam beberapa basis data perusahaan.
6.    Pengertian Basis Data Pelanggan
Basis data merupakan kumpulan yang terorganisasi atas data yang menyeluruh tentang pelanggan / calon pelanggan individu, yang meliputi data geografis, demografis, psikografis dan perilaku.
7.    Pemasaran Berdasarkan Basis Data (database marketing)
Adalah proses membangun, memelihara, dan menggunakan basis data pelanggan dan basis data lain (produk, pemasok) dengan tujuan melakukan kontak dan transaksi dengan pelanggan.
Perusahaan-perusahaan menggunakan basis data dalam 4 cara :
    Mengidentifikasi calon pelanggan
    Memutuskan pelanggan mana yang akan menerima tawaran khusus
    Memperdalam kesetiaan pelanggan
    mengaktifkan kembali pembelian pelanggan
B.    PEMASARAN ONLINE
1.    Pengertian Pemasaran online
Pemasaran secara online dilakukan melalui system computer online interaktif yang menghubungkan pelanggan dengan penjual secara elektronik.
2.    Jenis Saluran Pemasaran Online :
Jenis-jenis saluran pemasaran online yaitu sebagai berikut :
a)    Layanan Online Komersial
Layanan yang menawarkan informasi dan layanan pemasaran online kepada pelanggan yang membayar biaya bulanan.
b)    Internet
Web global jaringan computer yang luas dan berkembang pesat yang tidak mempunyai manajemen dan kepemilikan sentral.
c)    Perdagangan Elektronik (e-commerce)
Istilah umum untuk proses membeli dan menjual yang didukung oleh sarana-sarana elektronik. Pasar elektronik adalah ruang pasar (marketspace) bukan tempat pasar (marketplace) dimana penjual menawarkan produk-produk dan jasa mereka secara elektronis, dan pembeli mencari informasi, mengidentifikasi apa
yang mereka inginkan, dan memesan dengan menggunakan kartu kredit atau sarana pembayaran elektronik lain.
d)    Konsumen Online
Internet tidak lagi menjadi tempat bermain para jago computer. Semua orang bias masuk ke internet.
3.    Melakukan Pemasaran Online
    Menciptakan kehadiran online elektronik
a.    Membeli ruang dilayanan online komersial :
–    penyewaan ruang penyimpanan dikomputer milik penyedia
jasa online.
–    Penciptaan link computer milik sendiri ke pusat belanja
layanan online.
b.    Membuka situs internet sendiri
–    Situs internet perusahaan (corporate web site)
–    Situs internet pemasaran (marketing web site)
    Menempatkan Iklan Online
Iklan online dalah iklan yang muncul ketika para pelanggan menjelajahi layanan online atau situs internet, yang meliputi papan iklan, jendela timbul tenggelam (pop-up windows) dan roadblock.
    Menggunakan E-mail dan webcasting
E-mail dipergunakan untuk mendorong calon pelanggan dan pelanggan untuk mengirimkan pertanyaan, saran, dan bahkan keluhan tentangperusahaan. Dengan cepat perwakilan layanan pelangganakan menaggapi berbagai pesan itu.
Webcasting adalah pendownloadan secara otomatis informasi yang diminati yang sudah dikustomisasi ke PC si penerima, yang membuat saluran yang menarik mampu mengirimkan pemasangan iklan internet atau isi informasi lain.
    Berpartisipasi dalam forum, kelompok berita dan masyarakat internet.
4.    Tantangan yang dihadapi pemasar online
Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemasar online yaitu
sebagai berikut :
    Keterpaparan dan pembelian konsumen yang terbatas
    Demografis dan psikografis pengguna menjadi menyimpang
    Kekacauan dan kesemrawutan
    Keamanan
    Kepedulian etis

BAB III
KESIMPULAN
1.    Pemasaran langsung merupakan komunikasi langsung dengan pelanggan individu yang dibidik secara seksama baik untuk memperoleh tanggapan segera maupun membina hubungan pelanggan yang berlangsung lama.
2.    Bentuk-Bentuk Pemasaran Langsung
Didalam pemasaran langsung dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu seperti :
    Pemasaran tatap muka.,
    Pemasaran jarak jauh,
    Pemasaran melalui surat langsung (faks, e-mail, voice mail),
    Pemasaran melalui catalog (merupakan pemasaran langsung melalui catalog cetak, video, elektronik yang dikirim kepada pelanggan pilihan (disediakan di took dan dipresentasikan secara online)),
    Pemasaran melalui televise yang menghasilkan tanggapan langsung.
3.    Manfaat Pemasaran Langsung.
Pemasaran langsung memberikan manfaat bagi pelanggan dalam banyak hal seperti :
    Rasa senang, nyaman, dan bebas dari pertengkaran
    Menghemat waktu,
    Pemilihan barang dagangan yang lebih banyak,
     Dapat melakukan perbandingan dengan melihat-lihat catalog surat dan layanan belanja online.
    Dapat memesan barang dengan mudah
4.    Pemasaran secara online dilakukan melalui system computer online interaktif yang menghubungkan pelanggan dengan penjual secara elektronik.
5.    Melakukan Pemasaran Online
    Menciptakan kehadiran online elektronik
    Menempatkan Iklan Onnline
    Menggunakan E-mail dan webcasting

DAFTAR PUSTAKA
file:///E:/manajemen%20pemasaran/pemasaran-langsung-dan-online.html